Pemerintah Harus Desak Sinovac Segera Urus EUL dari WHO

19-04-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Azka/nvl

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah Indonesia segera mendesak Sinovac Biotech Ltd, perusahaan China yang memasok vaksin Sinovac ke Indonesia, untuk segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

 

Pasalnya, lanjut Saleh, Arab Saudi mengharuskan setiap jamaah haji dan umroh divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL. Menurut Saleh hal ini sangat penting, mengingat jamaah haji dan umroh terbesar di dunia adalah dari Indonesia.

 

"Sertifikat EUL ini kan penting. Minggu lalu, Menteri Agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya Covid-19 di banyak negara,” katanya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (19/4/2021).

 

Sebagai konsumen dan pengguna vaksin Sinovac yang tidak sedikit, Pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut. Posisi Indonesia adalah pembeli. Karena itu, perusahaan penjual lah yang mesti mengurus persoalan pendaftaran dan urusan administratif seperti itu.

 

"Ini saya dengar malah Pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Tidak diketahui mana yang paling benar. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO,” urai Saleh.

 

Tahun ini, masih kata Saleh, Pemerintah Saudi diperkirakan akan kembali menerima jamaah haji. Seperti biasa, Saudi akan sangat ketat menjaga persyaratan yang mereka tetapkan.

 

“Karena itu, jamaah haji kita yang telah divaksin Sinovac harus dipastikan diakui dan diperbolehkan masuk Saudi. Kalau tidak, daftar antrean jamaah yang mau berangkat haji akan semakin panjang,” tutup Politisi Fraksi PAN itu. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...